Categories
News

Ribuan Pegawai Negeri Berstatus Narapidana Korupsi

JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan ada ribuan pegawai negeri sipil berstatus aktif yang terjerat perkara korupsi dan masih dipenjara. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mencatat temuan tersebut berjumlah 2.674 orang aparat sipil negara. Dia mengatakan, pegawai negeri aktif yang terjerat perkara korupsi mayoritas berada di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat, dengan total 351 orang. “Belum ada satu pun di antara mereka yang diberhentikan dengan tidak hormat,” ujarnya saat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Bima menjabarkan, dari 2.674 pegawai negeri tersebut, sebanyak 317 orang sudah dipecat.

Namun 2.357 orang sisanya masih berstatus pegawai negeri aktif. Mereka tersebar di sejumlah wilayah, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Di sana, terdapat 298 pegawai negeri aktif yang dipenjara karena korupsi. Namun, dari jumlah itu, hanya 10 orang yang sudah dipecat. Adapun di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, terdapat 292 pegawai negeri yang menjadi terpidana korupsi dan berstatus aktif. Temuan itu berawal ketika BKN mendata ulang para pegawai negeri pada 2015. Sebab, mereka ingin mendapatkan data aku rat dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. Hasilnya, ada sekitar 97 ribu pegawai negeri yang tidak mengisi pendataan ulang tersebut. Sebagian dari mereka menolak mengi si data tersebut, salah satunya karena menjadi narapidana korupsi. Bima mengatakan data 2.357 orang tersebut ada kemungkinan masih bisa bertambah. Sebab, verifikasi dan validasi tambahan data pegawai negeri aktif masih dilakukan. Meski begitu, BKN telah memblokir 2.357 koruptor berstatus pegawai negeri tersebut untuk mencegah potensi kerugian negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara sudah jelas mengatur bahwa setiap pegawai negeri yang terbukti korupsi sampai putusan hukum tetap harus diberhentikan secara tidak hormat. Menurut dia, KPK akan mendorong agar undangundang tersebut disepakati hingga ke daerah. Temuan itu sedianya akan menjadi peringatan bagi pihak yang membiarkan para pegawai negeri berstatus aktif tapi terbukti melakukan korupsi. “Kalau mereka tidak mengikuti undang-undang, hukumannya sama dengan yang dibebankan kepada aparat sipil negara yang melakukan kejahatan jabatan tadi,” ucapnya. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan lembaganya segera membuat surat edaran kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah. Surat tersebut akan mengingatkan mereka secara aturan bahwa pegawai negeri yang menjadi terpidana korupsi harus dipecat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *